PEKANBARU, DISDIK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra TH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) peningkatan dimensi pengalaman Indeks Perilaku Anti Korupsi Wilayah Riau, bertempat di Ruang Rapat Melati Gubernur Riau Pekanbaru, Selasa (14/5/2024).

Kepala Satuan tugas koordinasi dan Supervisi wilayah I Agus Priyanto memaparkan bahwa Indeks Perilaku Anti korupsi (IPAK) adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyu???? (bribery), gratifikasi (graft/gratuity), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan sembilan nilai antikorupsi.

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) di 2023 diperoleh melalui survey yang dilaksanakan di 171 kabupaten kota pada 34 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.040 rumah tangga.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Sekda Ersan Saputra TH bahwasanya Pemda sudah melakukan upaya pencegahan korupsi sektor Pelayanan Publik dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku anti korupsi di masyarakat dan mengurangi penyuapan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan menetapkan regulasi terkait Pelayanan Publik. 

Adapun aksi perbaikan pelayanan publik pada sektor perizinan adalah jenis layanan publik pada proses pengajuan perizinan dan pelayanan publik telah dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP). 

Hadir pada acara tersebut Pj Gubernur Riau diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elly Wardani, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau Bambang Pratama, Inspektur Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan, Sekda kab/kota se-prov Riau  dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah se-provinsi Riau 

Hadir juga mendampingi Sekda Ersan Saputra TH, Inspektur H. Radius Akima, Kepala Disdalduk Capil Ismail, Kadis Kesehatan Ermanto, Plt Kepala DPMPTSP Muhammad Thaib dan Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan.